Vandalisme Sastra

Apa jadinya ketika hati yang membatu
enggan lagi leleh oleh sopan santun “Bisri, Rumi dan Gibran”?

Pertanyaan diatas dipaksa harus diajukan karena selama ini “ulama-ulama” sastra merasa “tuhan” dalam batas-batas kaidah sastra yang baku, santun, lembut, ramah, anggun, teduh dan seabrek “bahasa keraton” rumpun gymnastiarism. Hal tersebut mulai mewabah dari “penyakit” feodalisme sastra yang menganggap genre penulisan sastra konvensional sebagai sastra aksiomatik—padahal elitis, kerap gak ngefek, penaklukan dan hipokritisasi bahasa. Pada gilirannya, wilayah “bahasa sastra rakyat” adalah denah bagi bebasnya reduksi dan eksploitasi kaum “moralis” dalam dunia sastra.


Bahasa rakyat, dalam hal ini, adalah bahasa kejujuran, sarkas, spontan dan bahasa gugat atau bahkan shock teraphy. Sebut saja vandalisme sastra. Ia hadir bukan berarti mengikis unsur-unsur metafora dan unsur puitik lainnya hingga terkesan lugas bak orasi, tetapi lebih mencoba membebaskan kosa kata yang ditabukan dan kelak hadir lebih dekat bahasa kondisi dan teralami dalam keseluruhan getir realitas. Tetapi kemudian bahasa ekspresif dari—sebut saja—sastra rakyat tersebut (di)subversif(kan) dengan dalih prosedural normalisasi kaidah sastra. Ia menjadi semacam kaidah sarat etika yang ternyata masih berwatak feodal, elitis dan hegemonikal. Akibatnya, selain kian terpinggirkannya spirit penulisan sastra vandal tersebut, pada titik krusial sastra rakyat digiring untuk terperangkap dalam jejaring kaidah sastra normatif sang mpunya sastra.

Vandalisme sastra bisa hadir selama ia punya kebebasan menolak kompromi dengan kaidah sastra yang reduksionistik. Artinya, kemerdekaan ajuan ekspresi realitas harus sampai tanpa semacam “eufemisme”, selama ia dapat representatif dan gamblang menghadirkan gagasan, aspirasi, uneg-uneg, kegelisahan dan kegilaan. Diluar itu, kaidah sastra pada umumnya hanya semacam sensor nilai baku yang banyak bicara tentang “sastra abnormal” dan “karya layak”. Padahal, penulisan karya vandal dan sarkas merupakan sastra ekspresif yang lebih hebat dibandingkan penulisan sastra sarat “kemolekan kata-kata” semata. Ia menolak untuk jinak, menohok dan tak santun.

Di pihak lain, kaidah sastra santun, yang terlalu mengedepankan pengolahan puitik dan—sebut saja—eksploitasi kosa kata dalam standar estetik serta [hanya dapat] merajuk sisi intuitif pembaca, ternyata gagal menumbuhkan kesadaran realitas. Fenomena kecil bisa dilihat dari pengaruh sastra Gibranisme yang banyak dikonsumsi kaum remaja, cenderung hanya dijadikan pelipur lara dan hiburan sastra, tanpa menjadikan pembaca lebih kritis dan peka terhadap realiats kehidupan—setidaknya memaknai dan memahami spirit kontekstualitas karya bersangkutan. Lebih jauh, karya sastra santun memungkinkan lebih dominannya gairah estetika hipokritisme dan pemaksaan ekspresi untuk berdiri setengah jongkok dihadapan “moralitas sastra” dan sakralnya “sugesti-penaklukan-bahasa.” Ia menjadi sensor rayuan yang kerap memunculkan sebatas candu terhadap apresiasi—semacam sugesti picisan untuk menghibur bahwa dunia ini syurga bagi orang kafir dan akhirat adalah syurga bagi orang muslim.

Memang, geneologi sastra vandal bisa sedikit kita raba dalam spirit sajak Chairil Anwar (1922-1949). Atau spirit pembebasan kata Sutardji CB dan nyeleneh-nya sajak simbolik Danarto. Atau Roestam Effendi dan gegabahnya puisi mbeling Remy Sylado. Mereka berani hengkang beberapa langkah dari “penjara” bentuk tradisional syair dan pantun Pujangga Lama. Tapi sayang, mereka belum sepenuhnya menyuarakan vandalisme sastra. Sajak Chairil, misalnya, masih terkesan ragu-ragu, karena mungkin belum “sembuhnya” Chairil dari “kepatuhan” terhadap kaidah sastra lama. Disatu sisi, ia ingin menebus bahasa sastra rakyat dari tawanan normativitas sastra kolot; disisi lain, ia tak tega untuk durhaka terlalu ekstrim terhadap kaidah pendahulunya. Artinya, terkadang “satus quo” dalam sastra kadung menjadi lekat dalam kesadaran estetika tiap generasi sastra.
Lalu pada kasus Tardji dan gaya sajak Danarto, misalnya, penyimpangan terhadap genre sastra baku pada gilirannya melahirkan elitisme sastra gaya baru. Mereka malah memunculkan bentuk kebingungan yang lebih gawat dalam dinamika apresiasi sastra khalayak.

Tetapi, kini ada sedikit gairah penulisan sastra vandal yang lebih hebat lahir dari lorong dunia perempuan. Sebut saja Ayu Utami lewat novel Larung (KPG, 2001) dan Saman (KPG, 1998). Dalam Larung, misalnya, kosa kata yang ditabukan mendapat ranah yang lebih lebar, tentu saja, tanpa kehilangan unsur-unsur “kecerdasan” estetis sastra. Malah, Larung lebih padat dan berkualitas dalam penyajian. Gairah sastra vandal bisa dilihat ketika Larung bicara tentang tema-tema politis yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terstruktur oleh negara yang merupakan isu sensitif. Dengan berani dan eksplisit Ayu membongkar tabu rezim. Juga Ayu lebih berani, jujur dan vulgar ketika Larung bicara tentang variatif fakta tubuh perempuan dan seksualitas dengan vulgar dan jujur.

Apalagi jika gairah vandalisme itu dikaitkan dengan semangat pemberontakan terhadap hegemoni “sastra laki-laki”. Kelak, gairah Ayu lewat novel Saman (novel pertama Ayu sebelum Larung), yang memenangi sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998 dan ganjaran bagi Ayu mendapat Prince Claus Award 2000, diramaikan pula oleh maraknya kiprah perempuan dalam jagat sastra kita. Sebut saja, Djenar Maesa Ayu, Dinar R., Dewi Lestari dan Fira Basuki. Mereka hadir dengan karya yang bagus dan tak remeh dalam kualitas. Setidaknya, jika kita memahami eksistensi posisi perempuan dalam jejaring dominasi ideologisasi “batang penis”, mereka tengah melakukan sebuah kehadiran sebagai teks yang vandal.

Walhasil, vandalisme sastra menawarkan spirit pemberontakan untuk mencoba keluar dari kaidah penulisan karya sastra baku. Ia memberi ruang yang lebih lebar bagi keliaran imajinasi, kosa kata dan bahasa yang segar. Ia memberi ruang untuk membiarkan rasa kecewa, kekesalan dan bahkan caci maki dalam bentuknya yang utuh—tentu saja, tanpa mematikan perayaan penyajian bahasa yang mengesankan. Semoga.

2006